BeritaBerita dan Cerita

Segera Buat SOP Mekanisme Pemberian Bantuan Non-Pemerintah

Yahdi Basma: Hasil Diskusi Dijadikan Remomendasi P3B DPRD Sulteng

Palu, Metrosulawesi.id – Perwakilan warga Sembilan desa di Wilayah Kabupaten Donggala dan Sigi, serta satu kelurahan di Kota Palu, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menelorkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menyangkut mekanisme pastisipasi masyarakat  dalam pemulihan bencana. Desakan ini disampaikan saat diskusi bersama korban bencana, di Kedai Febula Kopi (Rumah Peduli) SKP-HAM, di Jalan Basuki Rahmat, Palu Selatan, Minggu (03/02/2019).

Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Yahdi Basma, dalam rilies yang diberikan Metrosulawesi.id, menjelaskan hasil diskusi para perwakilan korban bencana gempa bumi, likufkasi dan tsunami, yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi, menjadi rekomendasi teknis Pansus yang dipimpinnya.

‘’Hasil diskusi tadi, baik itu masukan-masukan dari warga yang nota benenya korban dampak bencana lalu, tentang info real di lapangan, maupaun peserta diskusi, kami rangkum dan buat resume. Kesemua ini kami jadikan salah satu rekomendasi teknis tim Pansus P3B DPRD Sulteng,’’ papar Yahdi Basma.

Kata Yahdi, ada tiga poin penting yang menjadi rekomendasi teknis pansus P3B DPRD Sulteng. Ketiga antara lain, sgera diterbutkannya SOP dalam bentuk Perkada, terkait mekanisme partisipasi organisasi/lembaga non pemerintah dalam pemulihan bencana yang melanda Sulawesi Tengah.

‘’Ini segera dibuat peraturannya. Karena fakta di lapangan banyak bantuan dari non pemerintah justru menjadi bias dan meninbulkan konflik baru. Makanya segera dibuat aturan yang mengatur mekanismenya,’’ kata Yahdi.

Menyngkut hunian warga korban bencana, Yahdi Basma, menjelaskan pada dasarnya warga korban bencana, meminta untuk menghentikan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan segera membangun hunian tetap (Huntap).

‘’Terkait ini, SK Gubernur No.369 tanggal 28 Desember 2018, harus direvisi dengan terlebih dahulu menghimpun detail sasaran area relokasi HUNTAP dimaksud,’’ jelasnya.

Yang menarik dari diskusi, lanjut Yahdi, pembentukan forum korban bencana di Wilayah Suklawesi Tengah. Forum ini menjadi wadah atau media perjuangan para korban dalam pemenuhan hak-haknya.

‘’Fakta yang ada, terungkap seju,ah hak normatif para korban bencana sulit terpenuhi, jika warga dalam posisi pasif, diam tidak terorganisir. Dampaknya, jelas akan berlaur-larut dan lama keinginan warga terpenuhi,’’ tegas Yahdi sembari mencontohkan beberapa daerah lain pasca bencana yang sampai saat inipun pemulihannya belum selesai.(*)

Lihat Lainnya

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

avatar
  Berlangganan  
Notify of
Close