BeritaBerita dan Cerita

Yahdi Basma: Warga Terdampak Bencana Perlu Membentuk Forum Korban

Hasil Diskusi Forum Warga Membaca Bencana

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Yahdi Basma mengatakan, warga yang menjadi korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di semua wilayah terdampak, sebaiknya membentuk forum korban. Hal ini perlu dilakukan sebagai media perjuangan dalam upaya pemenuhan hak-haknya sebagai korban bencana.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jurnalsulawesi.com, Minggu (3/2/2019) sore, Yahdi mengatakan, sejumlah hak Normatif korban akan sulit terpenuhi jika korban dalam posisi pasif, diam dan tidak terorganisir.

“Situasi ini bakal dirasakan dan berlangsung tahunan. Sample-nya ada di daerah lain yang sebelumnya terdampak bencana, yang sampai saat ini pemulihannya belum selesai,” kata Yahdi.

Kata Yahdi, hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam diskusi bersama perwakilan korban bencana dari 9 desa di Kabupaten Sigi, Donggala dan satu kelurahan di Kota Palu, yang digelar di rumah singgah SKP-HAM Jl. Basuki Rahmat Kota Palu, Minggu (3/2/2019) pagi.

Perwakilan wilayah terdampak bencana dampingan SKP-HAM-NemuBuku & SejenakHening yang hadir dalam diskusi itu diantaranya, Labuan Panimba, Labuan Toposo, Dusun Sisere Desa Karama, Desa Potoya, Dusun I-II-III Desa Langaleso, Desa Karawana, Desa BoneOge, Desa Wani-I, Desa Soulowe dan Kelurahan Panau.

Berdasarkan hasil uraian perwakilan korban kata Yahdi, terdapat beberapa poin yang segera akan menjadi rekomendasi teknis Pansus P3B Pasigala.

Yahdi menyebutkan, Pemerintah harus segera mendesain dan menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) dalam bentuk Peraturan Kepala Darah (Perkada), terkait mekanisme partisipasi Organisasi/Lembaga Non-Pemerintah dalam Pemulihan dan Penanggulangan Bencana Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo).

“Hal itu perlu dilakukan, karena banyak fakta-fakta dukungan organisasi/Yayasan/Lembaga yang mendroping bantuan logistik makanan dan minuman (Mamin), bisa menjadi bias atau berbuah konflik sosial baru. Karena itu, operasionalnya harus diatur berlandaskan prinsip inklusi, adil dan akurat yang berbasis data korban,” jelasnya.

Contoh kasus tambah Yahdi, adanya bantuan makanan berupa nasi bungkus, yang berujung pada pengungsi korban bencana di Kelurahan Tipo dan Kabonena, mengalami keracunan makanan beberapa waktu lalu.

“Hal itu terjadi akibat tidak adanya SOP terkait mekanisme penyaluran bantuan. Padahal kewenangan Pemda untuk mengaturnya terdapat dalam Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Terkait dengan desakan dihentikannya pembangunan Hunian sementara (Huntara), Yahdi juga menguatkan argumen tersebut. Pasalnya, sudah berbulan-bulan masih banyak pengungsi yang belum mendapatkannya. Karena itu, lebih baik segera dilakukan pembangunan hunian tetap (Huntap).

Dalam aspek ini, lahan relokasi untuk Huntap juga harus masukkan area/lahan warga/korban yang status rumahnya rusak berat/hilang di tanah/lokasi hak milik warga/korban, sepanjang bukan di area zona merah.

“Terkait ini, SK Gubernur No.369 Tanggal 28 Desember 2018 harus direvisi, dengan terlebih dahulu menghimpun detail sasaran area relokasi Huntap dimaksud,” tegasnya. [***]

Penulis; Sutrisno/*

Lihat Lainnya

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

avatar
  Berlangganan  
Notify of
Close